PANGKALPINANG (realita.news) — Direktur Bina Ideologi Karakter Kebangsaan, Dijten Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM., mengatakan sebanyak 19,4 persen atau 801.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar ideologi selain Pancasila.
Kondisi ini sangat miris karena seharusnya ASN adalah pihak yang paling terdepan untuk terjaganya Ideologi Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat. Peran aparatur sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan negara menjadi penting dalam mendudukan kembali nilai” pancasila dalam kehidupan sehari hari dan menjalankan pekerjaan sebagai abdi negara.
Drajat Wisnu Setyawan mengatakan ini dalam sambutannya mewakili Plh Dijten Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri RI saat membuka webinar dengan tema Pembahasan Isu Strategis Dalam Rangka Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur oleh Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Melalui Zoom Meeting, Rabu (7/1/2024).
Menurutnya, kurangnya pemahaman Pancasila secara subtantif mempengaruhi pola pikir sikap dan perilaku aparatur negara yang kurang mencerminkan karakter kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila.
Banyaknya aparatur yang berurusan dengan masalah hukum akibat tidak menjalankan profesi secara profesional, integritas, netral dan bebas dari intervensi politik menggunakan kekuasaan untuk melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sikap intoleransi dan sikap hedonis yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila.
Nilai nilai Pancasila tidak lagi menjadi bagian yang harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi yang terjadi malah menjurus individualitik dan matrialistik yang mengakibatkan semakin jauh dari nilai nilai jati diri kepribadian dan keamanan Bangsa Indonesia.
“Bahkan ironis nya ada upaya untuk mengantikan dan melunturkan nilai nilai pancasila, sebagai jati diri bangsa dan dasar ideologi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Menanggapi fenomena tersebut ia juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan pemahaman Pancasila secara subtantif, sehingga tidak adalagi penyimpangan terhadap Pancasila dan dapat menjadi contoh untuk diterapkan serta diamalkan oleh masyarakat. Hal tesebut menjadi alasan pentingnya dilakukan kegiatan webinar ini.
Sekolah Penggerak
Achmad Subekti selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra, mengatakan kegiatan webinar ini sangat penting untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan filosofis, historis, sosiolgis, dan yuridis sehingga pemahaman dan wawasan aparatur terhadap ideologi pancasila terus meningkat.
Pejabat di Pemkot Pangkalpinang ini ditemui usai mengikuti webinar itu di Smart Room Center Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (7/2/2024).
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, katanya, yang harus dilakukan dalam berbagai jalur salah satunya pada jenjang pendidikan. Pemerintan Kota Pangkalpinang telah memiliki suatu program. “Programnya disebut sebagai guru penggerak dan juga sekolah penggerak, melalui program ini diharapkan untuk dapat mewadahi siswa atau pelajar dalam memahami Pancasila lebih dalam,” terangnya.
Keberhasilan program sekolah penggerak ini salah satunya pada Paskibraka yang ada di Kota Pangkalpinang dibawah naungan kerjasama dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang sejak tahun kemarin sudah dimulai.
“Dari anak anak kita yang menjadi Paskibraka tahun lalu masih memiliki tugas untuk menyambut hari lahir Pancasila, sebelum purna mereka harus membuat video tentang Pancasila dan dilombakan juga nantinya,” sambungnya.
Achmad Subekti juga berharap ketika pemahaman Pancasila tersampaikan dengan baik kehidupan masyarakat lebih terarah dan harmonis. “Semoga dengan adanya pemahaman mengenai Pancasila agar masyarakat harus lebih memahami kehidupan bermasyarakat itu seperti apa, memiliki rasa empati, rasa kemanusian dan saling menghormati,“ katanya. (Jess)