Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bangka Selatan, Muchlis Insan, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan tameng bagi kepala desa untuk menghindari hukum, melainkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah penyimpangan.
“Kami ingin kepala desa lebih mawas diri, tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan, dan selalu menjunjung integritas,” ujarnya.
Muchlis berharap MoU ini menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih profesional dan bertanggung jawab. (Yusuf)
Sumber: mediaqu.id
